Rangkuman Bab 2 ( Bagaimana Pancasila Dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia )

BAGAIMANA PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA?

A.  Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia

1.      Periode Pengusulan Pancasila

Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah, Sartono Kartodirdjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Pabottinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpoenan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momenmomen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda.

Perlu Anda ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang).

Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:

 a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,

b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,

c. Mufakat atau Demokrasi,

d. Kesejahteraan Sosial,

 e. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas (1) Sosio-Nasionalisme, (2) Sosio-Demokrasi, dan (3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-Royong.

Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara (Philosofische grondslag) yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang (Ki Bagus Hadi Kusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muh. Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Moh. Hatta) yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) ini berhenti untuk sementara.

2.   Periode Perumusan Pancasila

 Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia

           4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan   perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap Sekutu. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi: 

(1) Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI), 

(2) Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945, dan   

(3) Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. 

3.      Periode Pengesahan Pancasila

Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada 14

Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu.

Sampai detik ini, teks Proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut:

Proklamasi

 Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Halhal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 2605

Atas Nama Bangsa Indonesia

 Soekarno-Hatta

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusanputusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD ‘45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.

 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta). 

3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

 Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata “Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”.

Setelah Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali UUD 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut: Pertama, penulisan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat Batang Tubuh UUD ‘45. Dan, ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960. Pertentangan antarpihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat (AD) sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).

Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasan itu diawali dengan terbitnya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat itu intinya berisi perintah presiden kepada Soeharto agar “mengambil langkahlangkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan”. Supersemar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf.

B.  Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa   Indonesia.

1.      Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia

            Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa mana pun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu defisini kebudayaan adalah sebagai berikut: ”suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan” (Sastrapratedja, 1991: 144). Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. (J.W.M. Bakker, 1984: 22) menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi, yang meliputi: jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self expression. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditengarai Eka Dharmaputera dalam bukunya Pancasila: Identitas dan Modernitas.

Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi: 1) Substitusi; penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal; 2) Sinkretisme; percampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru; 3) Adisi; tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru; 4) Orijinasi; tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah; 5) Rejeksi; perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan (Haviland, 1985: 263).

2.      Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

            Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa (Bakry, 1994: 157). Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan.

3.      Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia

               Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158). Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.

4.      Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

               Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan volkgeist (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 157).

5.      Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

               Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) sebagai dasar negara Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

1.      Sumber Historis Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beranekaragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman.

2.      Sumber Sosiologis Pancasila

                Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat, bahwa kebiasaan bergotongroyong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila Keadilan Sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia.

3.      Sumber Politis Pancasila

                 Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah.

D.    Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

1.      Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa

                 Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan presiden Soekarno, terutama pada 1960an NASAKOM lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikkan Pancasila dengan P-4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan.

2.      Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

              Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.III/MPRS/1960 Tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, ”Presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama lima (5) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali”

E.     Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa   Indonesia untuk Masa Depan

1.      Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Pancasila pada hakikatnya merupakan Philosofische Grondslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (Philosofische Grondslag) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut: alasan filosofis berdirinya suatu negara; setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.

2.      Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan silai-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila, lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila (Ali, 2009: 2).

Tugas Pendidikan Pancasila BAB 2

1.      Latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara.

Latar belakang beberapa pihak dalam masyarakat yg menolak pancadila sebagai dasar negara karena mereka tidak bisa menerima kesepakatan yang telah diterima oleh para founding father kita untuk menetapkan pancasila sebagai dasar negara RI, mereka berpikir egois dengan mencoba memaksakan ideologi khilafah untuk digunakan sebagai ideologi negara.tentu saja hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap para founding father pendiri NKRI.

2.       Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan pancasila sebagaI Dasar negara Indonesia karena nilai-nilai pancasila merupakan nilai-nilai luhur yg sesuai dgn kepribadian Indonesia dan pancasila telah dijadikan dasar,dan pandangan hidup bangsa indonesia, dan tidak ada yang menggantikan pancasila sebagai dasar negara. 

Selain itu Pancasila juga memiliki kelebihan,yaitu

-Pancasila sbg ideologi terbuka(mengandung nilai dasar,instrumental,& praktis)

-Pancasila sbg ideologi reformasi & dinamis

-Pancasila sbg paham Persatuan

-Pancasila sbg paham kebangsaan

3.       Kemukakan pendapat dan penilaian Anda tentang perbedaan pandangan tersebut

Menurut saya kita harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara karena didalam pancasila memiliki pengertian yang saling berkaitan satu sama lain atau berkesinambungan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera . Pancasila sebagai dasar Negara juga sudah ditetapkan oleh Founding Fathers dan tidak dapat kita gantikan dengan yang lain.

4.       Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan tersebut?

Kita harus meghargai perbedaan tersebut karena tidak semua orang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita dan kita tidak bisa memaksanya untuk berpikir sama seperti kita. Namun jangan sampai perbedaan pandangan ini dijadikan sebagai alat pemecah persatuan.

Ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan dari 4 sistem Perekonomian di Indonesia

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional ada pada kehidupan masyarakat sederhana yang tergantung pada hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut ciri-ciri sistem ekonomi tradisional.

° Belum ada pembagian kerja dalam masyarakat

° Untuk memenuhi kebutuhan masih menggunakan sistem barter

° Proses produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat

° Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga

° Dalam kehidupan bermasyarakat terpelihara sifat kekeluargaan

° Sumber kehidupan dan kemakmuran berasal dari alam.

Kelebihan sistem ekonomi tradisional

° Dalam usaha tidak terjadi persaingan karena semua kegiatan dilakukan berdasarkan kebiasaan

° Kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

° Masyarakat hidup dalam kebersamaan dengan sifat kekeluargaan

° Kelemahan sistem ekonomi tradisional

° Jumlah produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan

° Menjadikan pola pikir masyarakat tidak berkembang karena dipengaruhi oleh tradisi

° Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya

° Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan.


2. Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando disebut juga dengan sistem ekonomi sentral atau terpusat. Semua kegiatan ekonomi direncanakan serta di komandoi oleh pemerintah sehingga masyarakat dan produsen hanya sebagai pelaksana.

Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut:

° Semua alat dan sumber daya produksi merupakan milik negara

° Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah (central planing)

° Jenis pekerjaan dan pebagian kerja diatur oleh pemerintah

° Tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas

Kelebihan sistem ekonomi komando

° Perekonomian menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.

° Jenis-jenis industri atau produksi di tentukan oleh pemerintah

° Pemerintah mudah melakuka pengendalian dan pengawasan harga

° Pemerintah mengatur distribusi barang-barang produksi

° Perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis

° Adanya perataan penerimaan pendapatan.

Kelemahan sistem ekonomi komando

° Menjadikan kreativitas dan inisiatif individu tidak berkembang

°  tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya ekonomi

° Tidak adanya hak milik perseorangan kecuali barang-barang yang sudah dibagikan

° Kesulitan dalam menghitung kebutuhan masyarakat dan besarnya biaya produksi secara terpusat.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Adapun ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah sebagai berikut:

° Pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dan bekerjasama dalam roda perekonomian.

° Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namun, pemerintah memberikan batasan dan juga dapat melakukan intervensi.

° Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian.

° Persaingan terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih dimana pemerintah turut melakukan pengawasan.

° Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi.

° Pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

° Pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian.

Kelebihan sistem ekonomi campuran

° Adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual.

° Proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah.

° Pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya.

° Pihak swasta tidak dapat mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena.

° Kondisi perekonomian di negara yang menganut sistem ekonomi ini cenderung stabil.

° Pemerintah memperbolehkan masyarakatnya untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi.

° Perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas.

Kekurangan sistem ekonomi campuran

° Pemerintah memiliki tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta.

° Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi. Misalnya inflasi, pengangguran, dan sebagainya.

° Pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkna pada sistem ekonomi ini.

° Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal.

° Pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah.

° Pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan


4. Sistem Ekonomi Liberal

     Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal adalah :
   
° Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.

° Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.

° Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

° Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).

° Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.

° Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.

° Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.

° Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Keuntungan

° Ada beberapa keuntungan dari suatu sistem ekonomi liberal, yaitu:

° Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.

° Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

° Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.

° Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.

° Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

Kelemahan

° Selain ada keuntungan, ada juga beberapa kelemahan daripada sistem ekonomi liberal, adalah:

° Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korup.

° Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

° Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

° Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

° Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/sistem-ekonomi-campuran.html

https://selembar.com/macam-macam-sistem-ekonomi.html

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_liberal